Proses Penyusunan

Pemerintahan berusaha mengakhiri beberapa puluh ketentuan turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Terdaftar, ada 40 Ketentuan Pemerintahan (PP) dan 4 Ketentuan Presiden (Perpres) yang sedang dikebut penuntasannya.

Staff Pakar Kementerian Koordinator Sektor Ekonomi Elen Setiadi menerangkan, proses pengaturan ketentuan penerapan ini berjalan secara terbuka. Diantaranya dengan menyertakan beberapa penopang kebutuhan (stakeholders) berkaitan dan warga luas untuk efektifitas faedah dari UU yang memetik masalah itu.

“Penyertaan keterlibatan khalayak dan stakeholders sudah dikerjakan, selaku contoh dalam pengkajian Tripartit Nasional untuk cluster Ketenagakerjaan menyertakan elemen serikat karyawan/pekerja dan elemen pebisnis seperti Kadin atau Apindo,” tuturnya dalam pada acara Serap Inspirasi UU Cipta Kerja di Banjarmasin, Senin (30/12/2020).

Disamping itu, pemerintahan sudah buka Posko UU Cipta Kerja untuk mewadahi inspirasi langsung dari khalayak. Posko ini ada di Kantor Kemenko Ekonomi, Gedung Pos Besar Lantai 6, Jalan Lapangan Banteng Utara Nomor 1, Jakarta Pusat.

“Hingga untuk warga yang pengin sampaikan pengaduan langsung berkaitan UU Cipta Kerja dapat tiba langsung ke posko Kemenko Ekonomi, Gedung Pos Besar Lantai 6, Jalan Lapangan Banteng Utara Nomor 1, Jakarta Pusat,” jelasnya.

Paling akhir, pemerintahan sediakan situs spesial yang diperuntukkan untuk mengambil update draft berkaitan perubahan ketentuan eksekutor UU Cipta Kerja. “Situs itu dapat dijangkau secara luas dengan alamat portal www.uu-ciptakerja.go.id,” jelasnya.

Karena itu, Pemerintahan mengharap dengan pengadaan akses yang gampang ke warga, baik akses secara fisik atau secara daring, akan mempermudah serta lebih menggerakkan warga agar bisa memberi saran pada intisari dan materi ketentuan eksekutor UU Cipta Kerja.

Awalnya, Indonesia akan masuk pucuk bonus demografi pada masa 2020-2030. Pada masa itu Susunan Warga Indonesia sejumlah besar akan diisi oleh warga umur muda produktif berumur 20- 39 tahun.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, menjelaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja dibikin untuk memacu ekonomi nasional yang statis. Apa lagi sekarang ini Indonesia tengah siap-siap menyongsong bonus demografi.

Updated: January 12, 2021 — 4:20 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *