Kerja Bagi Koperasi

Deputi Sektor Pemantauan Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi, menyongsong baik terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Karena, ada sembilan faedah positif yang akan diraup bidang Koperasi dan UMKM (KUMKM) atas implikasi peraturan baru ini.

“Lewat UU Cipta Kerja pemerintahan memberikan keringanan usaha, pelindungan dan pendayagunaan (KUMKM). Ada 9 keringanan yang diberikan akan diberi (UU Cipta Kerja),” katanya pada acara Serap Inspirasi UU Cipta Kerja di Banjarmasin, Senin (30/12/2020).

Pertama, ijin tunggal untuk UMKM. Hingga aktor UMKM sekarang cuman cukup kantongi Nomor Induk Usaha (NIB). “NIB berlaku untuk semuanya aktivitas usaha (UMKM) mulai ijin usaha, ijin edar, standard nasional Indonesia (SNI), sampai sertifikasi produk halal,” tuturnya.

Ke-2 , ketetapan stimulan oleh pemerintahan pusat dan pemda untuk perusahaan besar besar yang berpartner dengan UMKM. Ketetapan ini ditujukan untuk menghindar berlangsungnya kompetisi usaha.

Ke-3 , pengendalian terintegrasi UMKM lewat kolaborasi pemerintahan pusat, pemda, dan stakeholders berkaitan pengiringan berbentuk suport manajemen, SDM, bujet dan pengadaan prasarana dan fasilitas.

Ke-4, keringanan pembiayaan dan intens pajak. Salah satunya peringkasan administrasi perpajakan, mengajukan ijin usaha tiada ongkos, stimulan pajak pendapatan, dna stimulan kepabeanan untuk UMKM export.

Ke-5, ada dana peruntukan spesial (DAK) dari pemerintahan untuk peningkatan UMKM. Ke enam, kontribusi dan pelindungan hukum untuk jaga keberlangsungan usaha UMKM.

Ke-7 , fokus produk UMKM dalam aktivitas belaja barang dan penyediaan layanan pemerintahan. “Ketetapannya minimum meresap 40 % produk UMKM,” terang ia.

Ke-8, skema kerja sama UMKM. Rest tempat, stasiun, terminal, dermaga, sampai lapangan terbang harus sediakan tempat promo dan pemasaran untuk UMKM lewat skema kerja sama. “Peruntukan tempat pada infrastruktur khalayak sedikitnya 30 % dari luas keseluruhan tempat tempat komersil,” jelasnya.

Faedah paling akhir atau ke-9, keringanan untuk koperasi.  Ini berlaku untuk aktor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Updated: January 12, 2021 — 4:20 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *